LAMPUNG SELATAN – Anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Statistik Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Elty, Lampung Selatan, pada Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan ini menjadi forum diskusi untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus membahas penguatan kelembagaan BPS dalam menghasilkan data statistik yang akurat, berkualitas, dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ruby Chairani Syiffadia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi harus mampu memberikan gambaran yang mendekati kondisi riil perekonomian masyarakat. Pendataan diharapkan dapat menjangkau seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil, UMKM, sektor informal, hingga perusahaan berskala besar.
Menurut Ruby, kualitas dan kelengkapan data ekonomi menjadi aspek penting untuk membantu pemerintah memahami kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh, termasuk potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah.
“Harapan kita, Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu pemerintah melihat potensi ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh, termasuk potensi di daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan usaha, memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ruby.
Sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Ruby menyoroti pentingnya penyelenggaraan statistik nasional yang mampu menyediakan informasi relevan bagi kebutuhan pembangunan. Data yang akurat dinilai dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal yang memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, potensi dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha diharapkan dapat teridentifikasi dengan lebih baik.
Pemanfaatan data untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, potensi wilayah, serta perkembangan ekonomi digital merupakan bagian dari tujuan Sensus Ekonomi 2026 yang ditetapkan BPS.
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, mendorong pertumbuhan usaha, serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang lebih terukur.
Selain evaluasi pelaksanaan sensus, penguatan kelembagaan BPS juga menjadi perhatian penting dalam diskusi tersebut. BPS diharapkan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan statistik agar mampu menghasilkan data yang terpercaya serta dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Ruby berharap, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi kegiatan pendataan, tetapi juga menghasilkan informasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan daerah.
Menurutnya, data yang berkualitas merupakan salah satu fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, memperkuat daya saing usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui evaluasi dan penguatan kelembagaan statistik nasional, diharapkan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan dalam membangun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (IWO-I)
